Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

Protection of the Work Rights of Heroines

2025-03-06T06:28:24+00:00

Abstract:

This study aims to analyze the regulation of civil law in Indonesia concerning the protection of women workers' reproductive rights and the application of civil law in employment contracts related to these rights. The research employs an empirical legal research method. The findings reveal two main points: First, the protection of women workers' reproductive rights in Makassar has been partially implemented, such as maternity leave, but rights related to menstrual leave, pregnancy leave, and breastfeeding facilities remain inadequate. Second, the application of civil law in employment contracts for women workers is not yet optimal. The contributing factors include the need to enhance monitoring and enforcement of regulations regarding women workers' reproductive rights. Education for companies and workers is also necessary to raise awareness and compliance. Additionally, more specific regulations are required to ensure the effective implementation of these protections in Makassar.

Keywords: Legal Protection, Reproductive Rights, Women Workers/Laborers

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perdata di Indonesia terkait perlindungan hak reproduksi pekerja/buruh wanita dan penerapan hukum perdata dalam kontrak kerja yang berkaitan dengan hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan dua hal utama: Perlindungan hak reproduksi pekerja wanita di Makassar sudah diterapkan sebagian, seperti cuti melahirkan, namun hak terkait cuti haid, cuti hamil, dan fasilitas menyusui masih kurang dan Penerapan hukum perdata dalam kontrak kerja pekerja wanita belum optimal. Kemudian yang menjadi alasan antara lain adalah meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan terkait hak-hak reproduksi pekerja wanita. Edukasi kepada perusahaan dan pekerja juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Selain itu, aturan yang lebih spesifik diperlukan agar implementasi perlindungan hak-hak tersebut dapat berjalan lebih efektif di Kota Makassar.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak-Hak Reproduksi, Pekerja/Buruh Wanita

Implementation of the Principle of Nemo Plus Juris in the Registration Process Through Electronic Systems

2025-03-06T06:55:21+00:00

Abstract:

This research aims to detail the application of the nemo plus iuris principle in the land registration process through the electronic system at the Makassar City Land Office, as well as the implementation of land registration through the electronic system at the Makassar City Land Office. In this research, legal regulations and field realities will be detailed to answer this thesis. This research uses the empirical legal research method, with the research location at the Makassar City Land Office. Data collected through interview techniques and literature study, which were then analyzed descriptively and analytically. The research results show that the application of the nemo plus yuris principle has been well implemented, and is reinforced by the principle of prudence and strict system oversight. The application ensures that the data inputted matches the original documents at the online file verification stage, and automatic rejection occurs if there are discrepancies. In this case, the implementation of land registration through the electronic system has shown significant progress in improving the efficiency of land services to the community. Research recommendation, the Makassar City Land Office should enhance land registration through an electronic system to reduce the risk of land disputes. And strengthen cooperation with PPAT to ensure that every deed made is in accordance with the field conditions and applicable legal regulations.

Keywords: Land Registration, Electronic Certificates, Nemo Plus Yuris

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk merinci penerapan asas nemo plus yuris dalam proses pendaftaran tanah melalui sistem elektronik, serta pelaksanaan pendaftaran tanah melalui sistem eletronik di Kantor Pertanahan Kota Makassar. Di dalam penelitian ini peraturan hukum dan kenyataan di lapangan akan di rinci dalam menjawab skripsi ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan lokasi penelitian di Kantor Pertanahan Kota Makassar. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan studi pustaka, yang kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas nemo plus yuris telah diterapkan dengan baik, dan diperkuat oleh prinsip kehati-hatian serta pengawasan sistem yang ketat. Aplikasi memastikan data yang diinput sesuai dengan dokumen asli pada tahapan verifikasi berkas secara online dan penolakan otomatis terjadi jika terdapat ketidaksesuaian. Dalam hal ini dalam pelaksanaan pendaftaran tanah melalui sistem elektronik telah menunjukkan kemajuan yang signifikan baik dalam meningkatkan efisiensi pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Rekomendasi penelitian, Kantor Pertanahan Kota Makassar meningkatkan pendaftaran tanah melalui sistem elektronik untuk mengurangi resiko sengketa tanah. Dan memperkuat kerja sama dengan PPAT untuk memastikan setiap akta yang dibuat telah sesuai dengan kondisi lapangan dan aturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Sertipikat Elektroni, Nemo Plus Yuris

Legal Analysis of Division of Joint Property in Divorce Based on the Civil Code

2025-03-11T07:04:48+00:00

Abstract:

This study aims to analyze the legal provisions related to the division of joint property in divorce. In addition, this study also evaluates the implementation of these rules in judicial practice and the obstacles faced in resolving joint property disputes. The research method used is normative juridical with a statutory approach and analysis of court decisions. Data were obtained through a literature study of relevant legal regulations, doctrines, and jurisprudence. The results of the study indicate that the regulation of the division of joint property is evenly distributed between husband and wife, unless there are certain reasons that influence the division. Meanwhile, the Marriage Regulation refers to the law that applies to each party, both customary law, religion, and other regulations. In practice, there is still inconsistency in the application of this rule in court, especially related to differences in judges' interpretations and the influence of the legal system adopted by the parties. This study recommends harmonization of the provisions in the Civil Code and the Marriage Law in order to create legal certainty. In addition, it is important for couples to understand the benefits of a marriage agreement as an effort to prevent disputes in the division of joint property after divorce.

Keywords: Division, Joint Property, Divorce

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait pembagian harta bersama dalam perceraian. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi implementasi aturan tersebut dalam praktik peradilan serta kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan hukum, doktrin, serta yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembagian harta bersama secara merata antara suami dan istri, kecuali ada alasan tertentu yang mempengaruhi pembagian. Sementara itu, peraturan Perkawinan mengacu pada hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak, baik hukum adat, agama, maupun peraturan lainnya. Dalam praktiknya, masih terdapat inkonsistensi dalam penerapan aturan ini di pengadilan, terutama terkait perbedaan interpretasi hakim dan pengaruh sistem hukum yang dianut oleh para pihak. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi ketentuan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan guna menciptakan kepastian hukum. Selain itu, penting bagi pasangan untuk memahami manfaat perjanjian perkawinan sebagai upaya pencegahan sengketa dalam pembagian harta bersama setelah perceraian.

Kata Kunci: Pembagian, Harta bersama, Perceraian